perencanapembangunan.or.id/. Jakarta. Tujuan utama pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yaitu pertumbuhan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, terdistribusi di berbagai wilayah, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat perlu bagi keberhasilan suatu negara; namun demikian, belum cukup apabila tidak diikuti dengan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua segmen masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Namun, implementasi pengukuran ekonomi inklusif saat ini masih dihadapkan pada permasalahan belum tersedianya metode pengukuran yang baku tentang tingkat inklusifitas dan kontinuitas dari sebuah pertumbuhan ekonomi. Ketiadaan metode ini menimbulkan kesulitan dalam menyusun perencanaan dan arah kebijakan pembangunan yang akurat, baik pada tataran nasional maupun pada tingkat regional, agar dihasilkan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan dan stabil.
Untuk itu, Kedeputian Ekonomi Bappenas, dibawah Koordinasi Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik pada tahun 2017 sedang melakukan Kajian prakarsa Strategis Pengembangan Metode Pengukuran Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Amalia A. Widyasanti, PhD dalam sebuah Initial Forum Group of Discussion, tanggal 17 Fenbruari 2017 di Kantor Bappenas Jl. Proklamasi No. 70, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah (1) Mengembangkan konsep baku pertumbuhan ekonomi inklusif, dan (2). Menyusun indeks pertumbuhan ekonomi Inklusif untuk Indonesia.
Initiaf FGD dibuka oleh Deputi Bidang Ekonomi, Dr. Leonard VH Tampubolon, dengan nara sumber: Dr. Arief Anshori (Peneliti dari FEB Unpad), Dr. Asep Suryahadi (Penelti dari Semeru) dan Direktur Analisis Statistik (BPS). Hadir dalam acara initial FGD, Ketua Umum PN AP2I, Dr. Haryanto dan Seluruh staf Dit. Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, dan KSI. Kegiatan Initial FGD Penyusunan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif ini juga didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI).
Bila dimungkinkan, pengukuran tingkat inclusiveness dapat dimplementasikan pada provincial level, sehingga akan membantu pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan di tingkat regional. Sebagai langkah awal, Bapenas memerlukan kegiatan workshop pengembangan instrumen kebijakan untuk menggali pemikiran-pemikiran, konsep dan pandangan-pandangan dari para ahli dan para peneliti terkait substansi pertumbuhan ekonomi inklusif. Semoga kajian penyusunan indek pertumbuhan ekonomi inklusif ini dapat menghasilkan kebijakan dalam menindukung peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi di Indoenesi.
