Blog

Roni Razali dalam pandangannya menyampaikan bahwa mengacu pada Peraturan Presiden No. 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas Kementerian Kabinet Merah Putih 2024–2029, PPPI menilai pentingnya menyiapkan perencana pembangunan yang tak hanya andal secara teknis, tetapi juga tangguh dalam kepemimpinan dan kerja sama lintas sektor.

Salah satu strategi utama yang disorot adalah penyelenggaraan pelatihan dan workshop rutin yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan saat ini. Program ini dirancang mencakup topik seperti kepemimpinan, manajemen waktu, hingga penguasaan teknologi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Selain itu, program mentorship menjadi bagian penting dari rencana kegiatan. Para anggota senior diharapkan menjadi mentor bagi anggota baru dalam transfer pengalaman dan nilai-nilai profesionalisme. Melalui pendekatan ini, organisasi ingin memastikan adanya kesinambungan kompetensi dan budaya kerja yang unggul.

Direktorat Pengembangan Komisariat Bidang SDM PN PPPI juga berencana mengembangkan pendekatan berbasis proyek kolaboratif, di mana anggota dari berbagai latar belakang dapat bekerja bersama menyelesaikan tantangan nyata. Hal ini bertujuan untuk menajamkan keterampilan kerja tim, pengambilan keputusan, dan kemampuan problem solving yang sangat dibutuhkan di lingkup perencanaan pembangunan saat ini.

“Kami memandang perlu disusun rencana kerja Direktorat Pengembangan Komisariat Bidang SDM PN PPPI yang sesuai dengan peran utama yang diharapkan dari dibentuknya unit kerja ini agar pekerjaan yang dilakukan dapat terencana dan berdampak optimal. Selain itu, pengakuan terhadap kontribusi anggota juga menjadi fokus penting yang tidak dapat diabaikan. Kami percaya bahwa apresiasi yang tepat dapat menjadi bahan bakar motivasi bagi kemajuan bersama”, ujarnya

Sementara itu, salah satu anggota direktorat ini, Widodo, menyampaikan tentang hal-hal krusial yang ingin diangkat oleh unit kerja ini, antara lain bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk membangun dan mengembangkan Komisariat PPPI di Kementerian/Lembaga, karena saat ini terdapat penambahan jumlah pemangku jabatan fungsional perencana yang signifikan baik melalui delayering penyetaraan jabatan, pengangkatan CPNS dan CPPPK. Komisariat PPPI di Kementerian/Lembaga mempunyai peran yang strategis untuk mendorong kinerja Kementerian/Lembaga terkait, karena di komisariat dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi perencana dan pembinaan jenjang karir perencana.

Melanjutkan pendapat ini, Rezang Patuh Rohmat memandang bahwa pertemuan di lingkup Direktorat PPPI sangat diperlukan untuk mendapatkan arahan yang lebih komprehensif terkait upaya pengembangan komisariat, karena dengan adanya komisariat. suatu organisasi dapat lebih mencapai anggota yang lebih beragam dan dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan anggota.

Pada kesempatan ini, ada beberapa arahan dari Sekjen PN PPPI tentang bagaimana peran ideal Direktorat Pengembangan Komisariat Bidang SDM PN PPPI menuju optimalisasi perencanaan rencana kerja yang akan disusun. Untuk diketahui, unit kerja ini diharapkan dapat mendorong pengembangan komisariat melalui komunikasi dengan komisariat di Kementerian/lembaga terkait Sumber Daya Manusia dan antar Direktorat di PN PPPI. Pengembangan komisariat PPPI sangat diperlukan karena saat ini perencana memiliki banyak anggota dan tersebar di berbagai wilayah dan K/L. Hal ini didukung juga oleh regulasi Peraturan Menteri PAN-RB No.20 Tahun 2020 yang secara jelas menyebutkan dalam pasal 56 ayat 1 bahwa Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Perencana yaitu Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI). Lebih lanjut pada pasal 56 ayat 2 tercantum kalimat “Setiap Perencana wajib menjadi anggota PPPI”

“Pengembangan komisariat bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga tentang strategi keberlanjutan, penguatan organisasi dan penyebaran nilai-nilai organisasi ke berbagai jenjang perencana dan institusi”, jelasnya.

Transformasi dan inovasi menjadi kata kunci dalam mewujudkan organisasi yang tidak hanya profesional tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjawab isu-isu bidang sumber daya manusia yang menjadi bagian dari arah kerja Direktorat Pengembangan Komisariat Bidang SDM PN PPPI 2024-2027. Sebagai informasi, direktorat ini dipimpin oleh Roni Razali dari Kementerian Kesehatan yang beranggotakan Muh Hasanain dari UIN Mataram; Widodo dari Balai Diklat Keagamaan Padang, Kementerian Agama; Sri Handayani dari Bappeda Kaupaten Ngawi; Rezang Patuh Rohmad dan Wahyu Eko Saputro dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).